Ilustrasi Listrik

Tarif Dasar Listrik (TDL) di Indonesia akan mengalami kenaikan sebesar 4,3% mulai tanggal 1 Januari 2013. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik pada hari ini (26/12). Read the rest of this entry →

Pipa-pipa Gas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik meminta PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) untuk meninjau kembali rencana kenaikan harga gas untuk industri.

Menurut Jero Wacik, pihaknya akan mengkaji kembali kenaikan harga gas agar konsumen dari kalangan industri tetap bisa menjalankan bisnis dan menghasilkan keuntungan.

Lebih lanjut, Jero Wacik juga mengungkapkan bahwa menetapkan harga gas yang tidak menguntungkan bagi kalangan industri terkesan kurang adil.

Sebelumnya, PGAS telah menaikkan harga gas untuk kalangan industri di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat sebesar 50% menjadi US$10,13 untuk setiap juta kaki kubik (MMBTU).

Kenaikan harga gas untuk industri tersebut diterapkan sehubungan dengan adanya kesepakatan dari PGAS untuk membeli gas alam dengan harga yang lebih tinggi dari PT Pertamina (Persero) dan ConocoPhillips. Menurut Jero Wacik, keputusan mengenai harga gas industri akan diumumkan dalam minggu ini.

via Bloomberg : Indonesia Asks Gas Negara To Review Gas Price, Wacik Says

Logo Kementerian ESDM

Setelah mengumumkan rencana untuk mengurangi ekspor batubara tahun ini, Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan bahwa pemerintah tak berencana menerapkan pajak ekspor batubara.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jero Wacik terhadap sejumlah wartawan di Jakarta hari ini (7/6). “Saya harus mengkonfirmasi ke seluruh perusahaan batubara bahwa tidak ada rencana untuk mengenakan pajak ekspor,” terang Jero Wacik kepada wartawan.

Sebelumnya, dalam Konferensi Coaltrans di Bali pada tanggal 4 Juni lalu, Menteri ESDM tersebut menyampaikan bahwa pihaknya ingin mengendalikan ekspor batubara guna menjaga pasokan batubara dalam negeri. Langkah tersebut diambil sehubungan dengan adanya peringatan dari Direktur Eksekutif PLN bahwa kebutuhan batubara Indonesia bisa meningkat hingga 50% dalam jangka waktu 10 tahun.

Terkait pengumuman rencana pengendalian ekspor batubara tersebut, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) meminta pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mengumumkan kebijakan yang berpengaruh besar terhadap investasi di bidang pertambangan. Pasalnya, saham 2 produsen batubara besar Indonesia mengalami penurunan hingga 13% setelah rencana tersebut diumumkan.

via Reuters : Indonesia says no plan to tax coal export

Bob Kamandanu, Pimpinan APBI

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI/ICMA) meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru mengumumkan kebijakan yang bisa berpengaruh negatif bagi investasi.

Pernyataan tersebut disampaikan APBI sebagai tanggapan atas rencana pengurangan ekspor batubara yang diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dalam Konferensi CoalTrans Asia yang berlangsung di Bali mulai tanggal 4-6 Juni 2012.

Sejak rencana tersebut diumumkan, saham perusahaan batubara besar seperti PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) telah merosot hingga lebih dari 13%. Menurut Bob Kamandanu selaku pimpinan APBI, pemerintah boleh menyusun rencana, namun jangan mengumumkannya kepada publik.

Rencana pengurangan ekspor batubara diumumkan oleh pemerintah guna memenuhi pasokan batubara dalam negeri. Salah satu langkah yang mungkin akan ditempuh pemerintah untuk mengurangi ekspor batubara adalah dengan menerapkan pajak ekspor sebesar 20%. Sebelumnya, Direktur Eksekutif PLN, Nur Pamudji telah mengingatkan pemerintah untuk mulai menjaga persediaan batubara sebelum menipis atau habis.

via Reuters : Indonesia coal group warns govt over hasty policy moves

Pengisian Batubara ke Kapal

Pemerintah Indonesia berencana mengurangi ekspor batubara tahun ini guna memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dalam konferensi Coaltrans di Bali pada hari Senin (4/6) kemarin.

Menurut Jero Wacik, kebutuhan batubara dalam negeri akan meningkat drastis, sehingga ekspor mineral tersebut perlu dikendalikan.

Sebelumnya, PLN memprediksi bahwa jumlah kebutuhan batubara Indonesia akan meningkat menjadi 63,2 juta ton tahun ini, dan melesat menjadi 125,7 ton pada tahun 2022 mendatang.

PLN juga mengingatkan pemerintah untuk mulai menjaga cadangan batubara sebelum menipis atau bahkan habis. Menurut Direktur Eksekutif PLN, Nur Pamudji, Indonesia bukanlah pemilik cadangan batubara terbesar, namun tercatat sebagai eksportir batubara terbesar di dunia.

Untuk mengendalikan ekspor batubara, pemerintah berencana menerapkan pajak ekspor sebesar 20%. Penerapan pajak ekspor tersebut kemungkinan akan membuat konsumen dari India dan Cina beralih mengimpor batubara dari negara eksportir lainnya seperti Filipina.

via Reuters : Indonesia eyes coal export curbs, tax

Mobil Dinas Presiden

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana pembatasan BBM bersubsidi dengan cara melarang mobil dengan kapasitas silinder mesin 1.500 cc ke atas.

Namun, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, kebijakan tersebut sulit untuk diterapkan. Akhirnya, setelah mengadakan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Jero Wacik mengumumkan bahwa mobil pribadi akan tetap diperbolehkan mengisi premium.

Kini, kebijakan tersebut hanya diterapkan untuk mobil dinas di seluruh wilayah Indonesia secara bertahap. Menurut Evita Legowo selaku Direktur Minyak dan Gas di Kementerian ESDM, pembatasan BBM bersubsidi untuk mobil dinas pertama-tama akan diberlakukan di wilayah Jabodetabek. Kemudian, pembatasan tersebut akan dilanjutkan hingga ke pulau Jawa dan Bali pada tahun ini.

Meski tidak akan menghasilkan dampak yang signifikan terhadap pengurangan konsumsi BBM bersubsidi, pelarangan isi premium untuk mobil dinas diharapkan bisa memberikan contoh bagi masyarakat agar melakukan tindakan serupa. Saat ini, ada sekitar 10.000 kendaraan dinas di Pulau Jawa dan Bali, namun pembatasan isi premium tidak berlaku untuk kendaraan dengan kapasitas mesin di bawah 1.300 cc dan kendaraan dengan tahun pembuatan sebelum 2005.

Aksi Unjuk Rasa Para Pekerja di Indonesia

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi dalam wawancaranya dengan The Wall Street Journal menyatakan bahwa Indonesia bisa mengalami inflasi yang cukup tinggi akibat kenaikan upah minimum regional (UMR) serta rencana kenaikan harga BBM bulan depan.

Bulan lalu, upah minimum regional di kawasan industri sekitar Jakarta memang dinaikkan oleh pemerintah setempat menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para pekerja di kawasan tersebut. Mereka menutup jalan tol dan mengancam akan menutup bandara jika para pengusaha menolak untuk menyetujui kenaikan upah tersebut.

Sementara itu, harga BBM dipastikan akan naik menjadi sekitar Rp6.000 pada bulan April nanti akibat harga minyak dunia yang melonjak. Selain BBM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, juga telah mengumumkan akan menaikkan tarif dasar listrik secara bertahap.

Dalam beberapa bulan terakhir, tingkat inflasi di Indonesia cukup terkendali yaitu kurang dari 4%. Namun, sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi di Indonesia bisa melonjak hingga 8%, sementara nilai tukar rupiah bisa mencapai level 9.500 per dolar tahun ini akibat hal-hal yang telah disebutkan di atas.

via The Wall Street Journal : Indonesia Seen Inflationary Spiral

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi

Setelah harga BBM dipastikan akan naik mulai bulan April 2012, kini pemerintah juga menyatakan akan menaikkan tarif listrik secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan.

Menteri Keuangan Agus Martowardjojo menyatakan bahwa kenaikan BBM dan listrik tidak bisa ditunda lagi karena bisa berakibat pada membengkaknya subsidi di APBN menjadi Rp55 triliun untuk BBM dan Rp53 triliun untuk listrik.

Meski demikian, kenaikan tarif dasar listrik tidak akan dilakukan berbarengan dengan kenaikan harga BBM agar beban masyarakat tidak bertumpuk. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Beliau juga menjelaskan bahwa kenaikan TDL akan dilakukan secara bertahap yaitu sekitar 3% selama 3 kali dalam setiap 3 bulan.

Namun, Direktur IESR (Institute for Essential Service Reform) Fabby Tumiwa berpendapat bahwa efek kenaikan listrik secara bertahap terlalu kecil bagi APBN. Pasalnya, harga minyak terus melambung sehingga kenaikan TDL sebesar 3% selama 3 kali belum tentu mengurangi subsidi di APBN.

Butiran Bijih Besi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik pada hari Senin (20/2) kemarin menyatakan akan melarang perusahaan-perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pemerintah lokal untuk melakukan ekspor bijih besi.

Meski demikian, perusahaan pemilik IUP masih bisa mengurus perizinan untuk melakukan ekspor jika mereka melakukan pemrosesan hasil tambang di dalam negeri. Sebelumnya, laporan rencana bisnis pemrosesan hasil tambang tersebut harus diserahkan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk kemudian diperiksa.

Pelarangan ekspor tersebut disampaikan Jero Wacik setelah beliau menandatangani Permen ESDM No. 7 Tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengelolaan dan pemurnian mineral pada tanggal 6 Februari 2012.

Dalam Permen tersebut, Pemegang IUP Operasi Produksi harus melakukan pemrosesan serta pemurnian hasil tambangnya di dalam negeri. Menurut wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo, setiap perusahaan tidak harus membangun satu pabrik pengolahan, melainkan bisa bekerjasama membangun satu pabrik untuk digunakan bersama.

via Bloomberg : Indonesia to Ban Ore Export by IUP Holders From May, Wacik Says

Tambang Grasberg di Papua

Freeport McMoRan Copper & Gold Inc, salah satu produsen emas dan tembaga terbesar di dunia menyatakan ingin memperpanjang kontrak penambangan di Indonesia hingga lebih dari tahun 2021.

Menurut Freeport, kontrak tersebut adil bagi semua pihak dan bisa memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pemerintah Indonesia. Freeport juga menyatakan bahwa saat ini pemerintah telah membentuk tim untuk meninjau kembali perpanjangan kontrak yang diajukan.

Hari Kamis (16/2) kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik memang telah bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto untuk membahas perpanjangan kontrak tersebut, namun hingga kini hasilnya belum diketahui.

Di Indonesia, Freeport melakukan kegiatan usahanya melalui tambang Grasberg, Papua. Memperpanjang kontrak penambangan di Grasberg sangat penting bagi Freeport karena tambang tersebut selama ini menyumbangkan 19% dari seluruh penghasilan Freeport. Grasberg sendiri merupakan tambang emas terbesar sekaligus tambang tembaga terbesar ketiga di dunia.

via Bloombeg : Freeport Says Indonesia is Reviewing Grasberg Contract

Jero Wacik

Rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi tampaknya tidak akan mudah dan belum bisa ditentukan kapan waktunya. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik.

Sang Menteri mengungkapkan bahwa untuk menaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah harus berdiskusi dulu dengan DPR oleh karena hal ini menyangkut hajat hidup banyak orang.

Seperti diketahui, BBM bersubsidi saat ini telah melampaui kuota oleh karena penyalurannya yang tidak tepat sasaran. Makanya pemerintah memikirkan untuk menaikan harga BBM bersubsidi ini Rp 1000 per liter dengan sistem cash back, dimana cash back ini tidak berlaku untuk orang kaya.

Akan tetapi pemerintah belum memutuskan lebih lanjut tentang kebijakan ini karena masih harus mempertimbankan banyak hal terkait efek-efeknya nanti.