Pipa-pipa Gas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik meminta PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) untuk meninjau kembali rencana kenaikan harga gas untuk industri.

Menurut Jero Wacik, pihaknya akan mengkaji kembali kenaikan harga gas agar konsumen dari kalangan industri tetap bisa menjalankan bisnis dan menghasilkan keuntungan.

Lebih lanjut, Jero Wacik juga mengungkapkan bahwa menetapkan harga gas yang tidak menguntungkan bagi kalangan industri terkesan kurang adil.

Sebelumnya, PGAS telah menaikkan harga gas untuk kalangan industri di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat sebesar 50% menjadi US$10,13 untuk setiap juta kaki kubik (MMBTU).

Kenaikan harga gas untuk industri tersebut diterapkan sehubungan dengan adanya kesepakatan dari PGAS untuk membeli gas alam dengan harga yang lebih tinggi dari PT Pertamina (Persero) dan ConocoPhillips. Menurut Jero Wacik, keputusan mengenai harga gas industri akan diumumkan dalam minggu ini.

via Bloomberg : Indonesia Asks Gas Negara To Review Gas Price, Wacik Says

Bob Kamandanu, Pimpinan APBI

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI/ICMA) meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru mengumumkan kebijakan yang bisa berpengaruh negatif bagi investasi.

Pernyataan tersebut disampaikan APBI sebagai tanggapan atas rencana pengurangan ekspor batubara yang diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dalam Konferensi CoalTrans Asia yang berlangsung di Bali mulai tanggal 4-6 Juni 2012.

Sejak rencana tersebut diumumkan, saham perusahaan batubara besar seperti PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) telah merosot hingga lebih dari 13%. Menurut Bob Kamandanu selaku pimpinan APBI, pemerintah boleh menyusun rencana, namun jangan mengumumkannya kepada publik.

Rencana pengurangan ekspor batubara diumumkan oleh pemerintah guna memenuhi pasokan batubara dalam negeri. Salah satu langkah yang mungkin akan ditempuh pemerintah untuk mengurangi ekspor batubara adalah dengan menerapkan pajak ekspor sebesar 20%. Sebelumnya, Direktur Eksekutif PLN, Nur Pamudji telah mengingatkan pemerintah untuk mulai menjaga persediaan batubara sebelum menipis atau habis.

via Reuters : Indonesia coal group warns govt over hasty policy moves

Kantor Pusat Pertamina

Besarnya anggaran subsidi bahan bakar minyak yang harus dikeluarkan pemerintah mengakibatkan penerimaan negara dari sektor minyak nasional nyaris tak tersisa. Bahkan mengalami defisit bila harga minyak mengalami kenaikan. Adapun pendapatan pemerintah dari minyak mencapai Rp 205 triliun per tahun, dengan asumsi produksi minyak 930.000 barrel per hari dengan harga minyak US$ 105 per barrel dan kurs Rp 9.000 per dollar.

Sementara besarnya subsidi BBM yang harus dialokasikan pemerintah dengan asumsi harga BBM naik Rp 1.500 per liter untuk harga minyak dan US$ 105 per barrel adalah Rp 137 triliun. Kalau harga BBM tidak naik, maka subsidinya Rp 178 triliun.

Subsidi ini masih harus ditambah lagi dengan subsidi BBM untuk listrik akibat naiknya harga BBM yang mencapai Rp 60 triliun. Dengan demikian pemasukan dari minyak hanya tersisa Rp 8 triliun, untuk subsidi harga BBM apabila harga BBM dinaikkan Rp 1.500 per liter. Tetapi jika harga minyak dinaikkan, maka akan kurang Rp 33 triliun.

Adapun asumsi harga minyak versi APBN 2012 adalah US$ 90 per barrel yang akan menelan subsidi sebesar Rp 123 triliun, yang berarti bahwa untuk setiap kenaikan harga minyak US$ 1 dollar per barrel berakibat defisit sebesar Rp 3,67 triliun.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo, seperti yang dirilis kompas, mengungkapkan bahwa seharusnya dana subsidi ini bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan.

Butiran Bijih Besi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik pada hari Senin (20/2) kemarin menyatakan akan melarang perusahaan-perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pemerintah lokal untuk melakukan ekspor bijih besi.

Meski demikian, perusahaan pemilik IUP masih bisa mengurus perizinan untuk melakukan ekspor jika mereka melakukan pemrosesan hasil tambang di dalam negeri. Sebelumnya, laporan rencana bisnis pemrosesan hasil tambang tersebut harus diserahkan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk kemudian diperiksa.

Pelarangan ekspor tersebut disampaikan Jero Wacik setelah beliau menandatangani Permen ESDM No. 7 Tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengelolaan dan pemurnian mineral pada tanggal 6 Februari 2012.

Dalam Permen tersebut, Pemegang IUP Operasi Produksi harus melakukan pemrosesan serta pemurnian hasil tambangnya di dalam negeri. Menurut wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo, setiap perusahaan tidak harus membangun satu pabrik pengolahan, melainkan bisa bekerjasama membangun satu pabrik untuk digunakan bersama.

via Bloomberg : Indonesia to Ban Ore Export by IUP Holders From May, Wacik Says