SPBU Pertamina

PT Pertamina Persero telah menyetor pajak dan dividen senilai Rp67 triliun kepada negara. Total pajak yang disetorkan Pertamina mencapai Rp58,7 triliun sedangkan dividennya sebesar Rp6,3 triliun. Read the rest of this entry →

Sepanjang tahun 2012, PT Pertamina (persero) sukses meraup laba bersih senilai US$ 2,76 miliar (Rp 25,89 trilliun). Angka ini menunjukkan kenaikan 18,4% dari laba bersih di tahun 2011 sebesar US$ 2,33 miliar. Menurut Karen Agustiawan selaku Direktur Utama Pertamina, laba bersih yang mencapai angka US$ 2,76 miliar tersebut setara dengan nilai tukar sebesar Rp 9.380 per dolar AS. Read the rest of this entry →

Aksi Unjuk Rasa di Jakarta

Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi dari Rp4.500 menjadi sekitar Rp6.000 per liter menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Hari ini (27/3), belasan kelompok massa beranggotakan ribuan orang akan mengadakan aksi unjuk rasa di berbagai titik di Jakarta.

Kelompok massa terbesar berasal dari DPD PDI-P DKI Jakarta dengan jumlah massa mencapai sekitar 4.000 hingga 5.000 orang. Selain itu, masih ada belasan kelompok seperti Aliansi Hijau, Front Oposisi Rakyat Indonesia, Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia dan lain-lain dengan jumlah anggota masing-masing mencapai 500 orang yang akan meramaikan demo BBM hari ini.

Beberapa titik pusat demonstrasi adalah Istana Negara, Bundaran HI, serta gedung DPR/MPR. Untuk mengantisipasi demo BBM tersebut, Polda Metro Jaya telah mengerahkan sekitar 22.000 personelnya dengan dibantu oleh personnel TNI yang akan mengamankan istana negara.

Sementara itu, SPBU di sekitar jalur demonstrasi memutuskan untuk berhenti beroperasi hari ini. Pihak manajemen PT Pertamina telah mengosongkan stok dan menghentikan distribusi BBM hingga Senin malam (27/3) untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.

Kapal Pengangkut Gas Alam

Perusahaan minyak dan gas nasional milik Malaysia, Petronas, memutuskan untuk mundur dari kerjasama eksplorasi proyek gas di Natuna Timur. Kabar tersebut disampaikan oleh juru bicara Pertamina, Wianda Pusponegoro, pada hari Senin (27/2) kemarin.

Pada bulan Desember tahun 2010, Petronas bersatu dengan Pertamina, Exxon Mobil, dan Total untuk melakukan eksplorasi dan penambangan di lapangan gas Natuna bagian Timur.

Lapangan gas tersebut dipercaya sebagai sumber gas terbesar yang belum dimanfaatkan di Asia dengan jumlah cadangan gas mencapai 46 triliun kaki kubik dan 70% diantaranya merupakan karbondioksida.

Baik pihak Petronas maupun Pertamina belum mau mengutarakan alasan kemunduran Petronas dari proyek gas tersebut. Sebelumnya, proyek eksplorasi dan penambangan gas itu diperkirakan akan menghabiskan biaya sekitar US$20 miliar hingga US$40 miliar tergantung cara produksi dan pengiriman gasnya.

via Reuters : Malaysia’s Petronas resigns from big Indonesia’s East Natuna

Sumur Gas

“Dry hole” atau kegagalan menemukan sumber minyak dan gas yang ekonomis setelah masa eksplorasi telah membuat investor di industri minyak dan gas Indonesia mengalami kerugian sebesar US$1,24 milyar dalam 2 tahun terakhir.

Kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh para investor karena negara hanya akan membayarkan cost recovery atau biaya operasi jika tempat penambangan migas tersebut telah melakukan produksi.

Sejak tahun 2010 lalu, tercatat sedikitnya ada 30 lokasi eksplorasi migas yang mengalami “dry hole” dengan total kerugian mencapai US$776 juta. Sementara pada tahun 2011, ditemukan 12 kejadian “dry hole” lainnya hingga menyebabkan kerugian sebesar US$461 juta.

Menurut kepala BP Migas, R Priyono, masalah tersebut merupakan satu bukti bahwa investasi asing sangat dibutuhkan di Indonesia. Contoh kasus, beberapa tahun lalu Pertamina memprotes terpilihnya kontraktor swasta sebagai operator sumur migas Blok Semai 2 di Papua. Padahal, di lokasi tersebut terjadi “dry hole” sehingga Pertamina terbebas dari kerugian sebesar US$200 juta.

SPBU

Besarnya dana yang harus dialokasikan untuk mensubsidi BBM membuat pemerintah menyiapkan langkah solusi lewat kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang rencananya akan dimulai diberlakukan awal April tahun 2012 ini.  Pada APBN 2011 , pemerintah mengalokasikan dana subsidi sebesar Rp 129,7 triliun, dan kemudian membengkak hingga Rp 160 triliun.

Selain pembatasan BBM, langkah lain yang bisa ditempuh oleh pemerintah adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut tanpa ada pembatasan. Artinya tidak perlu ada klasifikasi konsumen. Semua bisa membeli BBM bersubsidi dengan harga yang telah dinaikkan. Akan tetapi opsi kenaikan ini tampaknya telah dimentahkan sendiri oleh pemerintah lewat UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang  dalam Pasal 7 Ayat 6 menyatakani, “harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan”.

Hal ini membuat pemerintah menjadi leluasa untuk memilih opsi pembatasan BBM bersubsidi dibanding menaikan harganya. Padahal, penyebab utama kegagalan subsidi pemerintah sejak dulu adalah karena tidak tepatnya sasaran subsidi tersebut, di mana yang menikmatai BBM bersubsidi tidak hanya rakyat miskin, tapi kebanyakan malah orang kaya. Ketidaktepatan sasaran ini bukan tidak mungkin bakal berulang dalam program pembatasan BBM bersubsidi, oleh karena tidak adanya kriteria yang jelas siapa yang pantas disebut masyarakat berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi, bila indikatornya hanyalah kepemilikan mobil secara umum.

Pemerintah pun membuat kriteria sendiri, yakni dengan mentapkan semua mobil berpelat nomor hitam tergolong ke dalam konsumen yang tidak layak mendapatkan BBM berubsidi, dan hanya membolehkan kendaraaan angkutan umum berpelat nomor kuning menikmati subsidi. Angkutan taksi premium pun tak tergolong yang mendapatkan subsidi. Untuk kendaraan operasional usaha kecil dan menengah diharuskan memiliki ijin usaha agar bisa menikmati BBM bersubsidi ini. Sementara untuk kendaraan roda dua, tetap dibolehkan mengisi BBM bersubsidi, dengan asumsi bahwa pemilik kendaraan roda dua adalah mereka yang berpenghasilan rendah.

Kriteria ini tentu masih sangat rancu. Alasanya, tidak semua pemilik mobil berpelat hitam itu masyarakat dengan penghasilan besar. Hal ini harus dilihat juga dari merek, tipe, dan tahun keluaran mobil tersebut. Belum lagi bila ternyata mobil tersebut diperoleh dengan cara kredit dengan modal DP rendah, di mana di samping digunakan secara pribadi, mobil tersebut juga disewakan agar bisa menutupi angsuran bulanan. Ada juga mobil yang sudah bekas dan masih dikredit pula. Maka ditilik dari cara pemilik kendaraan seperti itu memperoleh mobilnya, sudah jelas bahwa si konsumen belum termasuk masyarakat dengan penghasilan besar. Selama tidak ada undang-undang yang melarang masyarakat berpenghasilan pas-pasan mempunyai mobil, rasanya sah-sah saja bagi mereka untuk berusaha memilikinya.

Sementara untuk pengguna sepeda motor, tidak sedikit pemilik sepeda motor yang justru berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan tinggi. Lagi-lagi, pemerintah harus juga mempertimbangkan merek, tipe, tahun keluaran, harga kendaraan yang digunakan, hingga cara si konsumen memperoleh kendaraannya.

Sampai saat ini, DPR masih menantikan mekanisme pembatasan BBM bersubsidi dari pemerintah dan efektifitas penerapannya nanti di lapangan. Di sisi lain,  pemerintah juga dihadapkan pada gejolak harga minyak dunia yang terus melambung akibat embargo Iran,  yang balik mengancam bakal menutup selat Hormuz. Bila selat itu benar-benar ditutup oleh Iran, maka sepertiga pasokan minyak Indonesia yang berasal  Saudi Aramco bakal tersendat. Adapun pasokan minyak mentah untuk kilang Pertamina dari Saudi Aramco yang dikirim melalui Selat Hormuz mencapai 60 ribu barel per hari (bph) atau 1,8 juta barel per bulan. Sisanya, sekira 300 ribu bph berasal dari Asia, seperti Singapura, Malaysia, China, dan lain-lain.

Situasi global yang tidak menentu ini membuat pemerintah dihadapkan pada opsi untuk juga menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun untuk melakukannya, terlebih dahulu pemerintah harus merevisi UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012. Caranya adalah dengan mengeluarkan Perppu alias Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Solusi lain untuk mengurangi beban anggaran BBM bersubsidi adalah dengan melakukan konversi dari minyak ke gas secara bertahap. Sebagai negara yang memiliki cadangan gas hingga 50 tahun, pemerintah masih harus melakukan banyak hal agar program ini bisa berhasil, di antaranya pembangunan SPBG, sosialisasi tentang tingkat keamanan konverter kit, dan layanan purna jual alat yang harganya mencapai Rp 15 juta tersebut kepada masyarakat. Pemerintah bahkan harus berani memberikan garansi kepada konsumen yang telah bersedia beralih ke gas dengan memakai konventer kit, oleh karena menurut beberapa ahli otomotif, pemakaian gas sebagai bahan bakar bisa membuat mesin cepat rusak. Alasannya mesin tidak basah alias kering bila memakai gas. Berbeda dengan BBM yang masih ada sisa pembakaran. Ini membantu pelumasan di silinder mesin. Efek samping dari pembakaran yang kering ini adalah mesin menjadi lebih cepat rusak.

ELSA

Heru Samodra selaku Division Head of Corporate Secretary PT Elnusa Tbk (ELSA), mengungkapkan bahwa perseroan berhasil mencatatkan kontrak sebesar US$ 108 juta hingga Agustus 2011 dimana 79% atau US$ 85 juta merupakan kontrak baru sepanjang delapan bulan terakhir.

Adapun kontrak baru terbesar berasal dari pekerjaan Well Services di Kalimantan Timur. Divisi Oilfield Services (OFS) juga tengah mempersiapkan diri untuk memulai proyek coiled tubing, pumping nitrogen dan Snubbing slickline services senilai US$ 47 juta, dengan masa kontrak 5 tahun.

Disamping itu divisi ini juga tengah mengerjakan beberapa proyek besar di bidang fasilitas produksi senilai total US$ 29 juta antara lain di daerah Cilacap untuk pengerjaan pembangunan instalasi pembuangan air limbah dan di daerah Tempino Plaju, Sumatera Selatan, untuk pengoperasian dan pemeliharaan pipa minyak Stasiun Pusat Pengumpul Pemompaan yang akan berlangsung kurang lebih selama 1,5 tahun.

Sampai saat ini kontrak terbesar masih berasal dari Total EP Indonesia dan Pertamina.

ADHI

PT.Adhi Karya Tbk (ADHI) yakin bisa mendapatkan kontrak baru senilai Rp 12,5 triliun pada tahun ini setelah sebelumnya berhasil meraih kontrak sebesar Rp 8,2 triliun.
Kurnadi Gularso selaku Sekretaris Perusahaan ADHI menjelaskan bahwa pada 12 September 2011 lalu ADHI bersama konsorsiumnya Goldstar Co Ltd. (ADHI-GS JO) memenangkan tender proyek Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) di Cilacap yang nilainya mencapai Rp 8 triliun. GS merupakan perusahaan EPC besar dan terkemuka dari Korea Selatan. Rencananya, pada 27 September kontrak tersebut akan ditandatangani.
RFCC merupakan proyek kilang Pertamina di Cilacap dengan kapasitas 62.000 BPSD yang menggunakan teknologi Lisensor UOP dan AXENS. Pelaksanaan proyek tersebut akan mulai dilaksanakan pada Oktober mendatang. Sementara waktu pelaksanaannya akan memakan waktu sekitar 39 bulan.
Di akhir pekan kemarin, Jumat (16/09) saham perusahaan konstruksi ini sempat naik 3,6% ke Rp 570 per saham.